anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi mengatakan sistem politik dinasti harus dibatasi, karena berpotensi menyandra hak politik publik.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, adanya politik dinasti, salah satunya seluruh kepala daerah merupakan Satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik dan kebanyakan ditawarkan publik, ujar arwani thomafi di jakarta, kamis.
arwani menyatakan, tak mampu dipungkiri bila darah politik mengalir selama sebuah keluarga, tapi hal tersebut tetap perlu dibatasi supaya memberi kesempatan publik lain menduduki posisi politik itu.
misalnya calon pertahana tak mungkin mencalonkan keluarganya selama Salah satu periode setelahnya, kami tidak mau hak yg dipunya mayoritas umum itu tersandra dengan hak dinasti itu, kata arwani.
Informasi Lainnya:
- Mengenal Hajar Jahanam
- Membersihkan Jerawat Secara Alami
- Membersihkan Jerawat Tanpa Obat
- Manfaat Hajar Jahanam
menurut arwani, politik dinasti serta berpotensi mempersempit partisipasi umum melalui membiarkan sebuah keluarga menguasai lebih daripada Salah satu jenis, tak cuma politik, tapi bisa merambah ke bidang ekonomi.
untuk itu, lanjut arwani, walaupun darah politik tak dapat dihalangi, tapi dengan pembatasan itu, publik baru mempunyai kesempatan mengembangkan demokratisasi di sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan tersebut harus diatur dengan menarik, supaya tidak terjadi penyanderaan hak politik umum, tutur arwani.