anggota komisi ii dpr ri miryam s haryani berpendapat kerusuhan dan terjadi pada palopo sulawesi sedang merupakan salah Salah satu dampak dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) uang tinggi.
kerusuhan tersebut dapat jadi sebab ketidakpuasan dari calon kepala daerah dan sudah mengeluarkan biaya tinggi, namun kemudian kalah, papar miryam s haryani dalam gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
kata dia, kerusuhan itu dapat juga dipicu oleh sikap komisi pemilihan publik daerah (kpud) setempat yang diragukan independensinya.
sikap kpud yang diragukan independensinya, menurut dia, bisa persepsi umum bahwa kpud berpihak pada salah Salah satu pasangan calon kepala daerah.
parpol dan harus mengerjakan studi politik pada warga namun realitasnya sering tidak dilakukan, ujarnya.
Lainnya: Obat Pelangsing perut - Obat Pelangsing perut - Melangsingkan Perut
menurut miryam, untuk memimalisir tindakan anarkis serta kerusuhan pada penyelenggaraan pilkada, perlu diselenggarakan evaluasi.
politisi partai hanura ini mengusulkan, agar pilkada kabupaten juga kota proses pemilihannya dikembalikan ke dprd setempat.
hal ini serta adalah wacana selama pembicaraan ruu pilkada, katanya.
sementara itu, anggota komisi i dpr ri daripada fraksi partai keadilan sejahtera (pks), hidayat nur wahid, menyatakan tidak setuju pada wacana dan hendak membayarkan lagi pilkada kabupaten dan kota ke dprd.
menurut dia, manakala terjadi gejolak pada pelaksanaan pilkada kabupaten serta kota, persoalannya bukan pada pemilihnya penduduk serta dprd, tapi lebih pada kesiapan proses penyelenggaraannya.