Fadli Zon: Inggris harus bijak

wakil ketua umum dpp partai gerindra fadli zon menyampaikan indonesia mesti tegas bersikap menolak dibukanya kantor perwakilan organisasi papua merdeka (opm) di oxford, inggris, karena hendak menciderai hubungan indonesia dengan inggris.

pembukaan kantor opm ini bertujuan memenuhi yang dituntut kampanye papua merdeka, ujar fadli zon di jakarta, sabtu, selama keterangan tertulisnya menanggapi dibukanya kantor perwakilan opm selama oxford.

menurut dia, sikap pemerintah oxford selama inggris ini gamblang mencederai hubungan inggris yang dalam ini terjalin menarik dengan indonesia. separatisme merupakan soal kedaulatan negara. sikap ikut campur inggris selama hal ini harus ditolak dengan tegas, ujar dia.

ia menegaskan inggris harusnya bijak. mereka juga miliki riwayat separatisme panjang dengan irlandia utara juga skotlandia. begitupun ikut serta dalam konflik mempertahankan malvinas dengan argentina. indonesia tak pernah ikut campur soal inggris, ujarnya.

Informasi Lainnya:

fadli juga mengingatkan, dalam masa 2012, inggris memiliki jejak kolonialisme dan panjang. suatu pendidikan menunjukkan 90 persen negara selama dunia pernah dijajah inggris. itulah pula keterlibatan di invasi irak 10 tahun lalu. jejak berdarah ini harusnya jadi cermin mengurus diri sendiri, bukan malah intervensi urusan negara lain, papar dia.

menurut dia, sikap pemerintah indonesia mesti tegas tolak campur tangan pada wilayah ri. kehormatan serta kedaulatan ri mesti ditegakkan.

padahal, ia mengatakan, inggris dengan british petroleum sudah mendapat konsesi ladang gas tangguh dalam papua serta sederat konsesi tambang lain.

walau presiden sby menerima gelar grand cross of bath daripada kerajaan inggris, bukan berarti harus lembek. ada ketika dimana kita berkompromi, ada saat mesti tegas, papar dia.

ia mengatakan pemerintah inggris telah baru mengakui nkri atas papua. namun pembukaan kantor opm di oxford, adalah sikap dualisme yang mesti ditentang. pemerintah tak boleh permisif juga defensif. mesti ada diplomasi ofensif untuk kepentingan nasional dapat diamankan.