anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian mengatakan prihatin terhadap banyaknya proyek selama kalimantan timur yang terhambat masalah kepemilikan lahan, sehingga dana dan dikucurkan pemerintah pusat dengan apbn terancam ditarik.
memang ada permasalahan status tanah di kaltim dan menghambat penyaluran dana apbn, contohnya anggaran senilai rp277 miliar supaya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) di kota tarakan, ujar hetifah, dan dan anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, di samarinda, jumat.
apabila selama tahun anggaran 2013 masalah lahan selama tujuan pltu tak mampu dituntaskan oleh pemkot tarakan, lanjutnya, dengan begini dana yang senilai rp277 miliar tersebut mampu ditarik dulu ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu tersebut merupakan proyek dengan pendanaan tahun jamak (multi years) dan tidak tidak rumit memperjuangkannya melalui dana apbn.
Informasi Lainnya:
- Persiapan sebelum menikah
- Tips dalam beriklan
- Memprsiapkan acara pernikahan
- Bagaiman promosi melalui iklan
apabila pendanaan itu dibatalkan pemerintah pusat, dengan begini untuk membelinya terserah dipastikan membutuhkan waktu pilihan tahun dulu makanya hal ini sangat disayangkan.
untuk itu, dia harapkan supaya pihak terkait dalam pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan itu. keuntungan ini bertujuan agar perjuangan lama supaya membeli dana daripada apbn mampu terserap optimal.
dikatakannya, beberapa kota modern di kaltim yang ekonominya tergantung selama industri juga jasa semisal tarakan, samarinda, balikpapan, juga bontang, idealnya memiliki dua sumber energi listrik untuk mempunyai alternatif manakala Satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, papar hetifah, masih amat tergantung dalam pltd. jangankan mempunyai dua sumber energi, mencukupi kebutuhan penduduk saja baru susah, apalagi untuk keperluan industri bagus kecil maupun menengah, katanya.
untuk tersebut, ujarnya, ketika banyak proyek pembangunan pltu ataupun pembangkit listrik selain tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif supaya untuk proyek untuk solusi pembangkit listrik itu bisa berjalan lancar.
menurutnya, persentasi proyek selama kaltim yang didanai apbn juga tak mampu direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya amat banyak serta tersebar hampir pada berbagai kabupaten dan kota, tergolong dalam kawasan perbatasan, seperti pembangunan embung pada sebatik serta nunukan, pembangunan waduk marangkayu pada kukar, juga proyek penanggulangan banjir selama samarinda.
pembangunan rumah kepada penduduk miskin dalam nunukan, malinau, juga kutai barat dan tak terserap dananya sebab penentu lahan.
misalnya, ujarnya, pembangunan rumah layak huni bagi penduduk miskin selama kawasan perbatasan yang terkendala karena tak kehadiran surat bukti kepemilikan atas tanah dan didiami masyarakat tersebut.
terkait melalui banyaknya proyek dan terhambat sebab masalah lahan tersebut, hetifah berharap agar kepala daerah berbicara langsung melalui penduduk selama membebaskan lahan.
dia juga menyatakan heran atas masalah lahan itu sebab selama mana saja membangun dalam kaltim, selalu ditampilkan yang dituntut ganti rugi yang kadang-kadang terasa ada oknum yang mau mengikuti hal berlebihan daripada proyek pembangunan yang sesungguhnya agar warga tersebut.